Hidup terus bergerak dan berproses untuk menjadi lebih baik. Hal demikian dilakukan oleh para petani sawit, pengusaha sawit dan pemerintah dalam menetapkan kebijakan sawit yang sustainable development goals. Maka, tidak berlebihan bila sawit adalah rakyat, ketika parlemen Eropa keluarkan resolusi sawit.

Banyak yang belum mengetahui bahwa 41 persen perkebunan sawit dikelola oleh petani kecil. Budi daya sawit menjadi sumber pendapatan jutaan petani dan keluarga petani kecil di Indonesia.

Ketika Parlemen Eropa, 18 Januari 2018 kemaren dalam voting telah menyetujui proposal UU energi terbarukan, yang di dalamnya termasuk melarang penggunaan minyak sawit untuk biodiesel mulai tahun 2021 telah melukai para petani Indonesia dan sebagai bentuk ancaman bagi keberlangsungan para petani sawit Indonesia.

Jumat, 26 Januari 2018, ASOSIASI PETANI KELAPA SAWIT INDONESIA
(APKASINDO) mengadakan konferensi pers dengan tema, SAWIT INDONESIA DALAM ANCAMAN. Hal ini sebagai bentuk perlawanan atas tindakan Uni Eropa yang pelarangan kelapa sawit dalam biodiesel.

Hadir sebagai narasumber Asmar Arsjad (Sekjend APKASINDO), Azis Hidayat (Kepala Sekretariat Komisi ISPO), dan Mahendra Siregar (Direktur Eksekutif CPOP).

Asmar Arsjad selaku Sekjend APKASINDO dengan tegas mengatakan bahwa kelapa sawit Indonesia dalam ancaman Uni Eropa. Dengan detail beliau memaparkan situasi para petani sawit dalam menyikapi tindakan Eropa.

Indonesia sebagai produsen kelapa sawit dengan luas lahan sawitnya sebesar 11,67 juta hektar, kebijakan Uni Eropa tersebut akan mengganggu sistem yang sudah berjalan baik, dan sama artinya dengan mengganggu harkat hidup jutaan orang Indonesia.

Tindakan Uni Eropa ini meskipun proposalnya harus mendapat persetujuan eksekutif Komisi Eropa dan Pemerintah negara-negara anggota untuk bisa diaplikasikan, tetapi tetap mengancam para petani sawit.

Berita resolusi Palm Oil and Deforestation of the Rainforests (Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan) Eropa sudah beredar dari tahun kemaren, dengan didasarkan pada tudingan bahwa pengembangan industri kelapa sawit menjadi penyebab utama deforestasi dan perubahan cuaca.

Tindakan ini bertentangan dengan posisi Uni Eropa yang menganut prinsip perdagangan yang adil (fair trade), maka Indonesia sebagai produsen dan pemasok minyak sawit sangat menentang dan melawannya.

Tuduhan tersebut telah melukai para petani kelapa sawit, karena pada dasarnya petani sawit, pengusaha dan pemerintah terus bergerak menjadi lebih baik menuju sustainable depelovment goals.

Asmar Arsjad selaku Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menegaskan bahwa Eropa sedang berusaha membunuh 5,3 juta petani sawit Indonesia. Dia berusaha memperjuangkan nasib petani sawit Indonesia, dengan mendatangi Duta Besar Uni Eropa,supaya proposal ini ditolak.

Pelarangan minyak sawit untuk biodiesel di Eropa sama dengan kejahatan sistematis untuk membunuh 53 juta petani Indonesia yang hidupnya tergantung dari kelapa sawit Sehingga kami meminta Uni Eropa untuk menghentikan upaya pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodisel.

Proposal larangan minyak sawit sebagai biodiesel di Eropa dilatarbelakangi isu sustainability, padahal pada kenyataannya Pemerintah Indonesia beserta Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) sudah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi di masa lalu sehingga tidak pantas dihukum atas isu-su yang tidak bertanggung jawab.

Secara SDG’s, budi daya kelapa sawit telah menjadibmotor pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan pedesaan. Pemerintah Indonesia bersama dengan petani sawit terus berupaya dalam mencegah kebakaran hutan dan mengedepankan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini semestinya dihargai dan dipercayai.

Belum lagi dengan kegiatan pelatihan-pelatihan good agricultural practices yang mendorong praktik berkelanjutan yang mampu meningkatkan produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas ini, para petani cenderung menghindari perluasan lahan sawit.

Sesungguhnya kelapa sawit merupakan tanaman paling feasible memenuhi permintaan global minyak nabati tanpa menghabiskan seperempat lahan besar untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati, kelapa sawit membutuhkan areal lebih (O,25 hektar) bila dibandingkan dengan kedelai maupun jagung yang membutuhkan yang lahan yang lebih luas, sekitar 1-1,5 hektar. Dengan demikian, rencana pembatasan sawit sebagai biodiesel oleh Parfemen Uni Eropa adalah kejahatan serius bagi petani kelapa sawit Indonesia.

Azis Hidayat selaku Kepala Sekretariat Komisi ISPO juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia juga sedang dalam proses perbaikan terus menerus dalam hal manajemen perkebunan sawit yang semakin baik.

Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menerapkan sertifikasi Sustainable Palm Oil. Saat ini, sudah terdapat ISPO (Indonesian Sustainability Palm Oil) yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh kepentingan kelapa sawit ISPO menjadi indikator penting bagi pemerintah Indonesia untuk memonitor faktor lingkung hidup dan kesejahteraan masyarakat petani.

ISPO menekankan bahwa setiap anggotanya, perkebunan sawit ditanam di areal penggunan lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau yang bukan ditanam di areal konservasi.

Mahendra Siregar (Direktur Eksekutif CPOP) memaparkan secara kajian diplomasi dan politik kebijakan luar negeri. Dengan demikian, kelapa sawit telah menjadi komoditas bagi perkembangan usaha petani kelapa sawit Indonesia secara global.

Sawit adalah rakyat, ketika parlemen Eropa keluarkan resolusi sawit, maka kebijakan Uni Eropa menjadi suatu ancaman bagi kelapa sawit Indonesia di pasar Eropa, tetapi menjadi peluang dan tantangan untuk mengembangkan sayap pasar sawit ke negara lainnya.

Advertisements