Kita sering mendengar istilah pengadaan barang dan jasa, yang biasanya berkaitan dengan pemerintah. Untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun sayang, pengadaan barang dan jasa seringkali menjadi sektor terbesar yang menjadi “lahan basah” tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyebutkan bahwa hampir 80 persen kasus yang ditangani berasal dari sektor Pengadaan Barang dan Jasa.

Padahal, pemerintah telah menetapkan mekanisme pengadaan barang atau jasa dalam Peraturan Presiden Republika Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Hal ini karena pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Pengadaan barang dan jasa melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara.

Dengan demikian, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia atau P3I mengadakan Temu Nasional Pengadaan Barang/Jasa dengan tema, “Peluang dan Tantangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Jasa Konstruksi di Indonesia.” Temu Nasional yang diadakan pada tanggal 30 November -1 Desember 2017 di Hotel Media Tower Jakarta.

Dalam Temu Nasional 2017 menyajikan presentasi seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saya sendiri hadir pada event akbar tersebut. Temu nasional yang menyajikan para pakar dan praktisi ini dapat menjadi referensi bagi pelaku pengadaan yang terlibat dalam pembangunan di Indonesia, sehingga dapat memperoleh rujukan dan rumusan dalam mengembangkan inovasi dan pengelolaan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa serta jasa konstruksi.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi perhatian pada temu nasional pengadaan 2017 ini, yaitu:

  1. Memahami konstruksi hukum dalam penyelenggaraan Undang-undang Jasa Konstruksi.
  2. Memahami arah perubahan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai perubahan Peraturan Presiden terbaru;
  3. Memahami kebijakan pemerintah berkaitan dengan percepatan pembangunan dan daya serap.
    anggaran pengadaan barang/jasa;
  4. Memahami prosedur dan aspek penanganan hukum pada wilayah pengadaan jasa konstruksi.
  5. Membangun inovasi pengadaan barang/jasa;
  6. Mencari solusi obyektif percepatan pembangunan melalui perbaikan manajemen pengadaan Barang/Jasa;

Dengan demikian, sangat jelas bahwa dalam perkembangannya ada beberapa hal yang menjadi referensi dalam pengadaan barang dan jasa. Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia atau P3I bersinergi dalam membangun kehidupan berbangsa dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Advertisements