Tags

,

Untuk menyejahterakan masyarakat desa dengan merata, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan pemberdayaan desa melalui berbagai divisi kementriannya, di antaranya dengan koperasi dan BUMDesa. Dua program yang berada pada dua kementrian berbeda membutuhkan sinergi untuk sinkronisasi di lapangan dan bisa berkelanjutan. Maka, berdayakan masyarakat dengan sinergisitas koperasi dan BUMDes sangat penting dan dibutuhkan dalam penerapannya di masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kala. Oleh karena itu, dua instrumen yang sangat potensial untuk menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa harus disinergikan.

Berdayakan Masyarakat Desa

Mungkinkah ada sinergisitis pada koperasi dan BUMDes? Secara awam, saya memahami BUMDes sama dengan koperasi. Pada rangkaian ulang tahun Antara ke-79, diadakan seminar terbatas dengan tema, Sinergi Koperasi dan BUMDes untuk Memberdayakan Masyarakat Desa. Bertempat di Auditorium Adhiyana Wisma Antara, Kamis, 10 November 2016, hadir para pembicara I Wayan Dipta sebagai Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Samsu Widodo sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementrian Desa Pembangun dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,  dan Andi Ispandia Muluk sebagai Praktisi Pembimbing dan Pelatihan Ekonomi Masyarakat.

rps20161117_154351_718.jpg

Sebagai pembicara kunci, Bapak Puspayoga, Mentri Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memaparkan pentingnya sinergi antara koperasi dan BUMDesa. Untuk kajian ulang yang menjadi titik tekan Pak Mentri akan sinergisitas ini pada pembentukan BUMDes yang bila ditinjau pada UU Desa, No. 6 tahun 2014 dengan penurunannya pada Permen Kemendes 2014, yang mana tidak mencantumkan koperasi. Hal berikutnya tentang badan hukum BUMDes.

Menarik akan hal yang ditekankan oleh Pak Puspayoga ketika meninjau kembali sinergistas koperasi dan BUMDes. Hal tersebut membuat saya untuk melihat UU Desa No. 6, yang pada undang-undang tersebut membahas seputar Badan Usaha Milik Desa. Berikut kutipannya:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

Setelah itu, saya pun penasaran dengan Permen No.4 tahun 2015. Pada pasal 8 disebutkan bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

b. Lembaga keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 yang kemudian pada Peraturan Mentri No. 4 Tahun 2015 menunjukkan bahwa BUM Des mengelola PT dan lembaga keuangan.

Namun demikian, upaya untuk mensinergikan koperasi dengan BUM Desa tetap ada dengan adanya kesepakatan kerjasama yang tertuangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Kemenkop bersama Kemendes.

rps20161117_154118_996.jpg

Lebih lanjut lagi, dalam talkshow yang dimoderatori oleh Dedi Gumelar atau sering dipanggil Miing sangat seru dan menarik. Dengan jelas, Pak Samsu Widodo sebagai Kepala Biro Perencanaan Kementrian Desa Pembangun dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyatakan bahwa koperasi bisa mendapat dana desa asalkan sudah masuk dan ikut BUM Des, sesuai dengan Undang-undang No. 6 tahun 2014 dan Permen No. 4 tahun 2015.

Adapun Pak I Wayan Dipta sebagai Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berharap ada sinergisitas antara koperasi dengan BUM Des.

Pak Andi Ispandia Muluk memaparkan pengalamannya selama ini dalam pendampingan pada masyarakat. Pendampingan yang dilakukannya sesuai dengan kultur masyarakat, sehingga rata-rata yang didampinginya membentuk lembaga keuangan simpan pinjam.

Melongok Sejarah Koperasi dan BUMDesa

Saya mengetahui koperasi sudah lama, karena waktu kecil di Tasikmalaya ketika saya berangkat sekolah, sambil menunggu angkutan umum jurusan sekolah saya, saya memandang gedung megah di sebarang jalan yang bertuliskan Koperasi Mitra Batik, yang sekarang sudah beralih fungsi menjadi swalayan. Belum lagi dibahas pada beberapa mata pelajaran. Berbeda dengan BUMDes, saya tahu nama BUMDes sendiri baru tahun kemaren. Awalnya saya mengira keduanya sama, hanya beda nama. Ternyata berbeda, apa bedanya?

Koperasi

Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Kegiatan koperasi berlandaskan pada kegiatan yang berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi sendiri hadir di Indonesia sudah dari tahun 1896 M, dengan dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja, patih di Purwokerto. Koperasi ini bergerak pada koperasi simpan pinjam. Kegiatan koperasi terus berkembang. Pada tahun 1908, Boedi Oetomo mendiri koperasi yang bergerak pada keperluan rumah tangga. Tahun 1911, Serikat Islam mendirikan koperasi yang bergerak pada keperluan sehari-hari. Tahun 1918, KH Hasyim Asy’ari di Tebu Ireng mendirikan koperasi dengan nama Syirkatu Inan. Tahun 1935 dan 1938, Muhammadiyah mengembangkan koperasi ke seluruh wilayah Indonesia.

Setelah kemerdekaan, koperasi masuk dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945. Pada pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Perekonomian yang menggunakan azas kekeluargaan adalah koperasi. Pada pasa 33 juga disebutkan  juga peran BUMN dan BUM Swasta.

BUMDesa

Saya mengenal BUM Desa baru tahun kemaren. Awalnya saya anggap sama antara BUM Desa dengan koperasi. Ternyata beda ya… 🙂

Pada Undang-undang N0. 6 Tahun 2014 disebutkan tentang BUM Desa, yang mana BUM Desa ini untuk mendorong atau menmapung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah pusat dan daerah.

BUM Des sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa, baik ekonomi, sumber daya alam maupun sumber daya manusia. BUM Des dapat menyerap tenaga kerja desa dan mengembangkan usaha produktif masyarakat desa.

***

Diskusi yang menarik dan seru. Setiap narasumber memaparkan penjelasannya. Pada seminar terbatas yang diadakan oleh Antara, sebagai rangkaian Ulang Tahun Antara ke-79 telah membuka wawasan danketertarikan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan pemahaman regulasi kemasyarakatan.

Dalam hal ini, saya melihat bahwa sinergisitas dibutuhkan chemistry, saling bekerjasama dan membantu dalam tujuan yang sama. Maka, untuk berdayakan masyarakat dengan sinergisitas koperasi dan BUMDes sangat membutuhkan kerjasama antar kementrian dengan regulasi yang saling mendukung dan membantu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Merdeka!

Advertisements