Tags

, , ,

Sawit merupakan bahan dasar dari minyak goreng. Itu yang saya ketahui ketika keluarga kami yang biasa membuat minyak kelapa sendiri menjadi membeli minyak goreng di pasaran. Apalagi ketika banyak iklan minyak goreng yang mempromosikan brandnya di televisi, mereka sering menyebutkan minyak goreng sawit.

IMG_20160217_132541

Rabu, 17  Februari 2016, saya berkesempatan mengikuti diskusi publik tentang sawit dan penolakan kebijakan IPOP dari perwakilan pemerintah Departemen Pertanian dan DPR. Lalu, saya sebagai orang awam pun menelusuri tentang tanaman kelapa sawit, bagaimana pengelolaan dan prospek bisnisnya bagi para petani sawit?

Kelapa Sawit Masuk Indonesia

Saya sendiri belum secara spesifik mengenal tumbuhan sawit seperti apa karena biasanya saya hanya melihat pohon kelapa biasa. Perkebunan kelapa sawit sering saya dengar, biasanya ada di daerah kepulauan Sumatera, terutama Riau. Pengetahuan saya tentang sawit pun masih simpang siur, apalagi dengan banyak pemberitaan tentang hutan dan perkebunan sawit.

Berdasarkan beberapa referensi yang saya cari dari Om Google, Sawit masuk Indonesia diperkenalkan oleh Belanda pada tahun 1848. Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis) ini berasal dari Afrika Barat, tetapi yang dibawa ke Indonesia hanya 4 batang bibit kelapa sawit dari Mauritius dan Amsterdam, yang kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor.

Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil utama minyak nabati yang mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Awalnya hanya sebagai tanaman hias, kemudian dibudidayakan menjadi tujuan komersil dimulai pada tahun 1911.

Saya harus berkunjung ke Kebun Raya Bogor nih, mudah-mudahan kelapa sawit jaman Belanda masih ada. Setidaknya tahu jenis kelapa sawit yang dibawa pertama kali ke Indonesia. Kalau melihat-lihat dari gambar dan TV, saya melihat bentuk pohon dan buahnya lucu dan unik, maka tidak heran kalau awalnya tanaman kelapa sawit sebagai tanaman hias.

Manfaat dan Budidaya Sawit

Kelapa sawit memiliki banyak manfaat. Buah kelapa sawit menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Minyak nabati dari sawit memiliki kelebihan pada harga yang murah, rendah kolesterol dan mengandung karoten tinggi.

Sawit juga bisa diolah menjadi bahan baku minyak alkohol, sabun, lilin dan industri kosmetik. Sisa pengolahan sawit bisa menjadi bahan campuran makanan ternak dan kompos. Tandannya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pulp dan pelarut organik. Tempurungnya bisa dimanfaatkan juga sebagai bahan bakar dan pembuatan arang.

Secara budidaya, kelapa sawit mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, seperti kacang kedelai dan kacang tanah. Masa produksi kelapa sawit bisa mencapai 22 tahun. Tanaman ini juga bisa tahan hama dan penyakit. Hal tersebut menjadi salah satu produktivitas kelapa sawit terus berkembang dan meningkat di Indonesia.

Potensi Bisnis Kelapa Sawit Indonesia

Pembudidayaan tanaman kelapa sawit untuk tujuan komersial di Indonesia baru dimulai pada tahun 1911. Perintisnya adalah Adrien Hallet, seorang yang berkebangsaan Belgia. Diikuti oleh K. Schadt, yang mengembangkan budidaya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh, dengan luas areal perkebunan mencapai 5.123 Ha.

Setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, tahun 1957, pemerintah Indonesia mengambil alih perkebunan sawit. Budidaya sawit terus berkembang, pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil devisa negara. Pembukaan lahan baru perkebunan sawit terus berkembang pesat, terutama perkebunan rakyat.

Tahun 2014, dari 59,6 juta ton produksi kelapa sawit dunia, Indonesia menghasilkan sekitar 31,3 juta ton atau 52%. Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI mencatat bahwa nilai ekspor minyak sawit sepanjang tahun 2015 mencapai US$18,64 miliar atau sekitar Rp.250 triliun lebih.*

Standarisasi Bisnis Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit merupakan jenis pekerjaan padat karya yang sangat membantu penyerapan tenaga kerja, pemerintah pun berfokus dan bertujuan  untuk meningkatkan kredibilitas produksi sawit hingga mampu melaksanaan pengelolaan dengan sistem berkelanjutan (sustainability).

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Pertanian menetapkan standarisasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System). Suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan sebagai perhatian pada lingkungan.

Dengan ISPO diharapkan menghindari dan mengurangi dampak pengrusakan lingkungan, emisi gas rumah kaca hingga pemicu deforestasi. ISPO sendiri merujuk pada Peraturan Mentri Pertanian 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan, sedangkan sertifikasi merupakan tuntutan perdagangan internasional yang memenuhi kaedah Interntional Standard Organization (ISO). ISPO berada langsung di bawah pelaksanaan Kementrian Pertanian secara transparan dan independen.

Ada dua tahap dalam penilaian ISPO, yaitu peran pemerintah dan lembaga independen. Pertama, pemerintah melakukan penilaian usaha perkebunan dan menentukan kelas kebun. Kelas 1,2,3 dapat mengajukan untuk disertifikasi. Kedua, lembaga independen atau lembaga sertivikasi yang diakreditasi oleh KAN atau bekerja sama dengan KAN, perwakilan asing auditor harus memiliki ijin kerja.

Ada tujuh kriteria sebagai syarat ISPO, yaitu 1) sistem perizinan dan manajemen resiko, 2) penerapan pedoman teknis budidaya dan pengolahan kelapa sawit, 3) penundaan ijin lokasi pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan, 4) pengelolaan dan pemantauan lingkungan, 5) tanggung jawab terhadap pekerja, 6) tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Di tengah gencarnya pemerintah dalam mensosialisasikan ISPO pada para petani perkebunan sawit untuk sustainble, para petani sawit Indonesia dihadapkan dengan sertifikasi IPOP (Indonesian Palm Oil Pledge). IPOP merupakan kemitraan bersama perusahaan kelapa sawit dengan misi menciptakan sebuah iklim kondusif untuk mempromosikan produksi kelaa sawit Indonesia sevara berkelanjutan dengan mengimplementasikan praktik bertanggung jawab tanpa deforestasi, mampu memperluas manfaat sosial bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar global.

Perusahaan yang menjadi anggota IPOP antara lain dilarang melakukan ekspansi kebun sawit, menggunakan lahan gambut, menggunakan lahan berkarbon tinggi, serta menampung tanda buah segara (TBS) atau minyak sawit mentah (CPO) dari kebun hasil deforestasi, lahan gambut dan berkarbon tinggi atau harus bisa ditelusuri asa usulnya.

Ada lima perusahaan besar yang bergerak pada sektor kelapa sawit yang sudah berkomitmen dengan IPOP. Kmitmen ini dilakukan pada tanggal 24 September 2014, saat KTT tentang iklim pada Sidang Umum PBB di New York, yang disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Para petani sawit rakyat Indonesia sendiri menolak IPOP, karena hal tersebut akan berakibat pada penolakan pasar pada hasil produksi mereka. Pada dasarnya, Indonesia sudah memiliki ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System) yang sudah lama diterapkan pada para petani sawit.

Penolakan IPOP

Bertempat di Hotel Aston, TB Simatupang, Jakarta, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian, Gamal Nasir, menolak IPOP. Karena IPOP bukan standar buyer, tetapi hanya untuk menaikan citra produk sawit Indonesia di pasar Eropa dan Amerika. Namun, para petani sawit rakyat yang mendapat konsekuensi atas penerapan ikrar tersebut, karena hasil tani mereka tidak akan ada yang beli bila penerapan standar IPOP diberlakukan.

Hal senada dikatakan Firman Soebagyo, anggota komisi IV DPR RI, dia menolak IPOP dan menyayangkan perusahaan yang bergabung dengan IPOP karena telah melanggar Undang-undang pasal 33 tahun 1945, yaitu air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada ayat 4 disebutkan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan enjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk itu, dia akan mempansuskan IPOP di DPR RI.

Hadir pula pernyataan sikap dari Muhammad Sabani sebagai pejabat Kalimantan Timur, Muhibbul sebagai Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahril Basa dari petani Aceh dan Alizar Simanjuntak dari Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia).

Kali ini Apkasindo melalui forum sawit Indonesia bermartabat mendeklarasikan beberapa hal yang berkaitan dengan bisnis dan petani sawit, yaitu:

1. Penolakan IPOP.

2. IPOP harus berpedoman pada regulasi Indonesia.

3. IPOP harus memperkuat bargaining position sawit Indonesia.

4. IPOP harus dipansuskan.

Demikian ketetapan pada Forum Sawit Indonesia Bermartabat. Saya sendiri tentu ingin para petani sawit Indonesia makmur dan sejahtera, tanpa harus mennghilangkan hutan dan merusak lingkungan. Insya Allah Indonesia bisa, dan masyarakatnya sangat mencintai lingkungan dan hutan Indonesia. Majulah terus para petani Indonesia. 🙂

 

*http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/02/160218_majalah_sertifikasi_kelapasawit

http://www.swa.com

www.

http://www.ipop.com

Advertisements