Tags

, ,

Bea cukai atau customs menjadi garda terdepan dalam mencegah korupsi dan menjalankan hidup antikorupsi. Instansi yang berfungsi untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk dan Cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun undang-undang tentang Kepabeanan, terdapat pada No. 17, c, Tahun 2006, bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, trasnparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang verkaitan dengan perdagangan global untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan pabean.

Secara jelas, dalam undang-undang disebutkan proses transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan bea cukai. Instansi pemerintah yang mengurus kepabean dan cukai tentunya sangat vital sebagai garda depan Indonesia sebagai negara antikorupsi. Posisinya yang berada pada jalur lalu lintas antar negara yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam dan luar negeri, harus memiliki prinsip dasar sebagai customs, yaitu berintegritas, baik kepada diri sendiri, instansi dan negara. Maka, berlaku antikorupsi sudah menjadi hal wajib dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai customs.

Dalam penerjemahannya, bea berarti biaya tambahan yang dikenakan untuk barang-barang komoditas yang diperjualbelikan, terutama untuk barang-barang yang berasal dari luar wilayah Republik Indonesia. Bea ini dikenakan berdasarkan harga pasaran internasional. Semakin tinggi permintaan atas barang tersebut di pasar internasional, maka semakin mahal pula bea yang harus dikeluarkan.

Adapun cukai, artinya biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi penggunanya. Cukai tersebut sebagai jaminan kerugian bagi konsumen sebagai jaminan kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari barang yang dikonsumsi.

Bea cukai mengedepankan prinsip antikorupsi karena tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi PPN Impor PPh Pasal 22, PPnBM dan cukai.

Bukan hanya itu, Bea Cukai juga memiliki tugas mengawasi ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya.

Selasa, 17 November 2015, saya pernah bersama para blogger lainnya berkesempatan berkunjung ke Balai Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok. Hal tersebut sebagai salah satu rangkaian sosialisasi peringatan Hari Antikorupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember.

Ada talkshow dengan tema, Launching Unit Kreatifitas Deklarasi Pengendalian Kreatifitas, dengan para pembicara dari  Bapak Doni, Kepala Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Bapak Rudianti, dan Bapak Dudi Rahmadi.

Talkshow ini untuk memperkenalkan tugas-tugas bea cukai secara langsung, baik administrasi maupun lapangan kepada masyarakat. Dalam diskusi ini juga dikupas bagaimana bea cukai dalam menjalankan tugasnya, yaitu trans fasilitator, industri assistant, communite protector, dan revienew collector.

Pengawasan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok 70% pada kegiatan ekspor dan impor. Ada 144 jenis layanan. 22 jenis sudah ISO 9001-2008, dan 10 kelayanan akan di ISO menjadi ISO 9001-2008.

Adapun visi dan misi Bea Cukai Tanjung Priok, secara visi sebagai kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra. Misinya untuk pelayanan prima dan industri efektif bagi masyarakat. Para pegawainya sendiri rata-rata berusia muda, di bawah umur 50 tahun.

Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pelayanan 24 jam, 7 hari seminggu dengan 46 layanan. Dalam sehari, ada 1000 kontainer.  Di Pelabuhan Tanjung Priok ini bukan hanya ada bea cukai, tetapi ada instansi pemerintah lain dalam proses kegiatan di pelabuhan.

Secara detailnya, dalam proses pemeriksaan ada dual time, termasuk waktu berapa lama peti kemas ditimbun di Pelabuhan sampai keluar pelabuhan. Instansi yang berperan ke dualtime ini, yaitu:
1. Pre Customs, sejak waktu peti kemas dibongkar, lalu parkir, sekitar 27 hari.
2. Customs Clearens, dari PIP diterima sampai muncul customs proof, waktunya 0,5 hari.
3. Post Customs Clearens, dari mulai PIP sampai keluar, waktunya 1,5 hari.
Secara keseluruhan, dalam proses totalnya 27 hari.

Setelah asik berdiskusi, acara berlanjut dengan berkeliling balai pelayanan bea cukai Tanjung Priok. Kami diajak naik kapal pengawas custom untuk mengawasi daerah arus lalu lintas laut dan antar kepulauan di Indonesia. Biasanya, perjalanan pengawasan ini selama dua minggu atau dua bulan berada di lautan lepas demi menjaga alur lalu lintas barang-barang yang masuk lewat laut.

Setelah berkeliling dermaga, kami pun diajak ke bagian administrasi pelayanan bea cukai. Ruangan berkaca dengan papan perlengkapan administrasi yang tertera. Setiap loket memiliki bagian pemenuhan administrasi tertentu.

Setelah berbincang dengan kepala bagian pelayanan, kami pun diajak berkeliling ke bagian x-ray, pemeriksaan konteiner atau peti kemas. Dengan peralatan yang canggih, barang yang sangat besar itu dapat diketahui isi dan kadarnya, termasuk susunannya dalam kontainer. Ada saja yang berbeda jenis berat atau warna, tetap akan diketahui.

Saya kagum dengan kecanggihan tersebut, tetapi memang sudah selayaknya bea cukai berada terdepan dalam pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi ini sangat membantu dalam menjalankan aktivitas tugas pemerintah.

Demikianlah, bea cukai hadir sebagai instansi yang transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi pada bangsa dan negara.

Advertisements