Tags

, ,

Tak ada yang tidak menginginkan rumah. Usaha untuk memiliki tempat tinggal sendiri sudah ada dalam benak saya sejak beberapa tahun lalu, namun hal tersebut tidaklah mudah apalagi untuk sekitar Jabodetabek, harga rumah terus meninggi. Ketika pemerintah Jokowi mencanangkan sejuta rumah untuk rakyat, maka menjadi kabar gembira bagi kami, rakyat Indonesia.

Sejuta Rumah untuk Rakyat

Sejuta rumah untuk rakyat merupakan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden RI, Joko Widodo, dalam memenuhi hak dasar masyarakat, yaitu memiliki tempat tinggal. Hal tersebut memang sesuai dengan landasan hukum UUD 1945 Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan mensukseskan program Sejuta Rumah untuk Rakyat. Adanya program sejuta rumah untuk rakyat ini menjadi harapan bagi saya untuk mendapatkan rumah yang nyaman dan aman. Apakah saya berpeluang mendapat rumah dari Sejuta Rumah untuk Rakyat tersebut?

image

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Pembangunan perumahan ditujukan agar seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, dan teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

image

Selama ini saya kos atau kontrak rumah, berpindah dari satu tempat tinggal ke tempat lainnya sangatlah tidak mudah. Hal yang paling sulit adalah mengangkut barang ketika pindahan dan mencari tempat baru yang cocok dengan hati.

Suasana tempat tinggal sangat memengaruhi dalam beraktivitas sehari-hari, keadaan rumah dan lingkungan sekitar menjadi hal yang pertama saya lihat ketika mencari tempat tinggal baru. Hidup nomaden, dari satu tempat ke tempat lainnya seringkali meninggalkan kenangan pada setiap tempat tinggal dan lingkungan sekitar atau tetangga. Program sejuta rumah untuk rakyat menjadi harapan tersendiri bagi saya untuk memiliki rumah sendiri.

image

Pameran Infrastruktur dan Perumahan untuk Rakyat

Ahad, 29 November 2015, saya mengunjungi pameran Infrastruktur & Perumahan untuk Rakyat di Area Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta.

image

Pameran dalam rangka Hari Bakti ke-70 PU bertema, Bangun Infrastruktur untuk Negeri, menghadirkan stand-stand pengembang perumahan, perbankan, lembaga keuangan dan beberapa pihak lainnya yang siap memberikan informasi dan layanan konsultasi pada masyarakat dalam bidang infrastruktur dan perumahan rakyat.

Selain itu, pameran ini juga disertai berbagai talkshow menarik seputar perumahan. Salah satu talkshow yang saya ikuti adalah talkshow yang bertema, Sejuta Rumah untuk Rakyat. Hadir para narasumber yang langsung dari Kementrian PUPR, yaitu Dirjen Pembiayaan Perumahan, Bapak Maurin Sitorus dan Dirjen Penyediaan Perumahan, Bapak Syarif Burhanudin.

image

Pemenuhan rumah rakyat untuk seluruh lapisan masyarakat masih terus diupayakan oleh pemerintah, baik melalui program-program penyediaan perumahan maupun program pembiayaan perumahan.

Bapak Syarif Burhanudin menyebutkan peruntukkan program sejuta rumah, yaitu:

  • Masyarakat yang belum memiliki rumah, baik tanah maupun bangunan.
  • Belum mampu menyicil.
  • memiliki tanah tetapi tidak mampu membangun.

Lebih lanjut lagi, Pak Syarif memaparkan bahwa program sejuta rumah untuk rakyat sebagai gerakan bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha (pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebagai rakyat, keinginan saya membeli rumah sangat kuat, tetapi melihat fenomena harga rumah yang terus meningkat, membuat saya masih memilih menjadi kontraktor, alis ngontrak rumah. Maka, rumah bersubsidi dari pemerintah melalui KPR yang hanya membayar uang muka 10% akan sangat membantu saya untuk merencanakan membeli rumah.

image

Para pengembang yang membangun rumah bagi MBR, regulasinya akan dipermudah, yang asalnya 42 perijinan menjadi 8 jalur perijinan. Demikian kata Pak Syarif.

  1. Kebijakan penyediaan perumahan untuk jangka waktu tahun 2015-2019, yaitu:
    Pengembangan rumah susun untuk MBR yang dilengkapi oleh PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit.
  2. Pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi dengan PSU pendukung sebanyak 50.000 unit.
  3. Fasilitas bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit.
  4. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit.
  5. Pembangunan rumah layak huni, di antaranya rumah umum layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit.

Bicara tentang rumah, maka akan  berkaitan dengan pembiayaan, termasuk saya yang belum memiliki rumah karena terhambat dalam pembiayaan, saya akan mengkaji proses pembiayaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli rumah.

Bapak Maurin Sitorus, Ditjen Pembiayaan Perumahan, memaparkan tentang pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang sangat mudah dan ringan. Harga rumah yang diberikan oleh pemerintah berada di bawah harga pasar, karena melihat kondisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang kisaran penghasilan 2,5 juta sampai 4 juta rupiah. Untuk pembiayaan rumah, ada rumah umum FLPP sebanyak 900.000 unit dan PK-KPR sebanyak 450.000 unit.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Adapun program rumah umum Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementrian PUPR. Untuk memperoleh informasi KPR FLPP, masyarakat dapat menghubungi bank pelaksana dan pengembang yang membangun rumah sejahtera tapak.

KPR Sejahtera FLPP ini uang muka mulai dari 1%, jangka waktu KPR maksimal 20 tahun dan suku bunga 5% tetap selama jangka waktu KPR sudah termasuk premi asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Adapun syarat-syaratnya:

  • MBR dengan penghasilan tetap ataupun tidak tetap paling banyak Ro.7.000.000
  • Pemohon dan pasangan tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat/instansi tempat bekerja.
  • Belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.
  • Memiliki NPWP.
  • Menyerahkan fotokopi (SPT) tahunan PPh orang pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan yang dipersyaratkan.

Dengan demikian, saya memiliki peluang untuk ikut berpartisipasi dalam Sejuta Rumah untuk Rakyat. Tetapi pada dasarnya, saya tetap berkeinginan mendapat penghasilan lebih dari MBR, sehingga rumah-rumah tersebut memang diperuntukkan bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat di website, http://www.sejutarumah.id.

Advertisements