Tags

, ,

Beberapa bulan lalu saya menyaksikan tayangan televisi yang mewartakan tentang proses pengadilan bagi para pembuang sampah sembarangan. Saya langsung takjub dengan penerapan peraturan ini. Sebagai warga DKI Jakarta, saya pun lalu mencari tahu tentang undang-undang seputar sampah. Lalu, apa sanksi hukum bagi orang yang membuang sampah sembarangan?

Pada dasarnya, banjir yang sering melanda Jakarta, dan kota-kota besar lainnya, tak disadari sebenarnya ada turut peran dari diri kita sendiri, yaitu membuang sampah sembarangan.

Kita dapat menyaksikannya pada bentangan kali atau sungai di Jakarta yang sudah tercemar limbah dan sampah. Bukan hanya itu, gorong-gorong pinggir jalan yang menjadi saluran air, sering terlihat penuh sampah.

Tak jarang juga saya menyaksikan yang buang sampah dari kendaraan. Bahkan, di jalan tol pun saya melihat yang membuang sampah dari kendaraan. Keadaan yang memprihatinkan ketika banjir melanda karena membiasakan buang sampah sembarangan sehingga ada yang menyebutnya budaya. Iya, kebiasaan yang diulang-ulang bisa menjadi budaya. Tetapi, apakah mau kita dikenal dengan budaya buang sampah sembarangan? Tentu tidak.

Buang sampah sembarangan merupakan kebiasaan buruk yang secara nilai dan norma agama dan masyarakat sangat dilarang. Bagi muslim, ada prinsip kebersihan sebagian dari iman. Masyarakat kita pun berprinsip jagalah kebersihan.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dalam tata negara, pemerintah sendiri sudah mencantumkan tentang sampah pada pengelolaan sampah dalam ketetapan Undang-undang No. 18, tahun 2008. Pada BAB IX, pasal 29, ayat 1, huruf e, yaitu membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Adapun pengaturan sanksi atau hukuman diserahkan kepada bupati atau walikota untuk menerapkan peraturannya.

Dengan demikian, regulasi tersebut hendaknya diterapkan dalam peraturan daerah tentang sampah. Peraturan daerah ini sebagai dasar penegakkan hukum. Untuk peraturan daerah DKI Jakarta, tertera dalam peraturan daerah provinsi DKI Jakarta No.3 tahun 2013. Pada BAB XXI Larangan, Pasal 126 terdapat poin-poin sebagai berikut bagi setiap penduduk DKI Jakarta dilarang: a) membuang sampah ke TPST dan TPA di luar jam 06.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB. b) membuang sampah ke sungai/kali/kanal, waduk, situ dan saluran air limbah. c) membuang samah di jalan, taman dan tempat umum. d) membuang sampah ke TPST atau TPA tanpa izin. e) membakar sampah yang mencemari lingkungan. f) memasukkan dan/atau membuang sampah ke daerah. g) membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, kali, kanal, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis. h) membuang sampah dari kendaraan. i) membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor. j) mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh petugas Kebersihan untuk kepentingan dinas. k) membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan. l) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. m) mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukkan angkut sampah. n) menggunakan badan jalan sebagai TPS.

Dari peraturan-peraturan di atas, pemerintah dengan jelas telah merinci tindakan yang dilarang. Oleh karena itu, pada Peraturan daerah DKI Jakarta BAB XXII, Pasal 130 disebut bahwa (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum. (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Sudah saatnya sanksi hukuman diterapkan. Kabar berita tentang peradilan bagi yang membuang sampah sembarang bisa menjadi contoh bagi yang lainnya. Hukuman buang sampah sembarangan batas minimal bayar denda Rp.100.000. Kajian lengkap tentang hukum bisa dilihat di website Hukumpedia.

Sudah saatnya kita menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, dan ikuti peraturan pemerintah. Bila membuka Hukumpedia, maka secara jelas dalam setiap sesuatu ada undang-undang atau hukumnya sebagai warga negara. Begitu pula dengan kebersihan. Lagi pula, kebersihan itu untuk diri kita sendiri sebagai warga Indonesia. Ingat, sanksi hukuman bila buang sampah sembarangan. Tidak hanya itu, yang terpenting adalah kita sendiri yang akan merasakan akibat dari buang sampah sembarangan. Karena pada dasarnya, undang-undang dan hukum dibuat untuk melindungi setiap warga negara. Maka, taatlah hukum dengan tidak membuang sampah sembarangan.

* http://dinaskebersihanjakarta.com/perda-kebersihan/

Advertisements