Tags

Seperti gerhana, berada dalam kebingungan dan kegelisahan. Para warga bersenda gurau sebegai pelepas gundah. Tak dapat disangkal, Pepres No.1 tahun 2015 sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Maka kampung pun akan ditenggelamkan.

Teriknya sinar mentari tak menyilaukan kami yang berniat untuk menelusuri jejak bakal bendungan Jatigede. Saat beberapa meter perjalanan, kami bertemu dengan salah seorang pemuda daerah yang menjadi tokoh masyarakat. Berbincang tentang tanah tumpah darah, yang akan tergenang air yang berlimpah.

Anak muda yang idealis tetapi terpasung oleh tugasnya sebagai pegawai, menjadikannya delematis. Ia harus sosialisasi Pepres 1 tahun 2015 tentang Bendungan Jatigede. Tak ada yang ingin melepas tanah kelahirannya menjadi satu kolam tak bertepi.

Saya sempat berbincang dengan warga yang baru pulang ziarah dari Makam Resi Guru Aji Putih. Dia berasal dari Sadang, kampung yang kena genangan bendungan. Dia pasrah dengan kebijakan pemerintah.

“Tahun 1984, tanah diganti Rp.5000 per tumbak, padahal harga saat itu sudah Rp.40.000,” katanya diam menerawang. “Kalaupun harus pindah, kami butuh keadilan dalam penggantian. Kalau diganti uang yang seratus juta lebih, bagaimana dengan beli tanah dan membuat bangunannya. Belum lagi harga bahan bangunan yang mahal?” Perempuan itu diam.

Saya yang berada di lingkungan hamparan sawah, sungai yang mengalir, hutan-hutan yang lebat, turut berada dalam sedih mereka. “Kami akan pindah kalau air sudah ada di depan rumah,” pungkasnya dengan tegas.

Getir terasa dalam suasana yang sejuk. Setiap warga kampung berada dalam kegelisahan. Namun demikian, sawah tetap mereka garap. Ternak tetap mereka gembala. Kicau burung seakan menjadi penghibur, dalam galaunya perpisahan. “Kalau bisa, kampung kami tidak usah direndam. Bila perlu, kami akan memulangkan uang pengganti. Toh, yang kami dapat hanya sedikit, para oknumlah yang akan ketakutan sendiri.” Kata salah seorang warga.

“Setelah lebih dari tiga puluh tahun keadaan kami digantung, Jokowi memutuskan kampung halaman kami tenggelam. Kami berharap bendungan dibatalkan, tetapi Jokowi menetapkan keputusan. Dia akan menenggelamkan kampung kami,” kata warga berapi-api.

Angin malam menyelusup kulit kami, udara dingin menyertai para warga yang berkumpul depan balai warga. Perwakilan BPD memaparkan Pepres No.1 Tahun 2015 tentang Bendungan Jatigede. Disusul Pak Lurah Cipaku yang memaparkan secara teknis penggantian ganti rugi. Secara KK, warga yang terdata mendapat ganti Rp.108 juta dan pecahan KK yang sudah memiliki rumah sendiri, hanya mendapat Rp.29 juta untuk penggantian tersebut.

Tanya jawab warga dengan Lurah pun seperti negosiasi yang tak terpatri, karena keputusan sudah ada pada yang mengaku pengurus negeri. “Pak Lurah, kami ingin Pak Jokowi ke kampung kami. Melihat sendiri keadaan kami.” Demikian pinta terakhir salah seorang warga.

Malam semakin larut, kegelisahan warga pun ikut larut dalam pekatnya gelap malam. Kerlip bintang seperti doa yang terpanjat, sinarnya menjadi cahaya untuk kebebasan negeri tercinta.

Perjalanan menelusuri bakal bendungan Jatigede, Sabtu, 17 Januari
2015.

Advertisements