Tags

Masa Pemilu sudah berlalu, 9 April 2014, Bangsa Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum legislatif. Alhamdulillah semua lancar dan aman, walau ternyata beberapa kota di Provinsi Jawa Barat harus pemilihan ulang karena tertukar cetakan surat suara (seperti sinetron aja ya… putri yang tertukar, hehehe). Pemungutan ulang pun dilaksanakan hari ini, 12 April 2014.

Hasil pemungutan suara mulai terlihat, partai-partai pun mulai mendapatkan hasil dari pemilihan legislatif dan DPD tersebut secara quick count. Hasil pemilihan belum diumumkan oleh KPU, tetapi para petinggi partai mulai terlihat bersiap-siap melakukan konsolidasi untuk pemilihan presiden.
Sebetulnya, jauh sebelum kampanye pemilihan umum legislatif dan DPD, ada beberapa orang yang sudah  digadang-gadang menjadi calon presiden. Partai Demokrat melakukan konvensi untuk memilih calon terbaik versi Partai Demokrat, Partai Gerindra sudah sejak awal mencalonkan ketua umumnya, Prabowo Subiakto, Partai Golkar telah memilih Abu Rizal Bakrie, Partai Hanura sudah menyalonkan Wironta sepaket dengan wakilnya Harry Tanoesudibyo dan PDI P menyalonkan Joko Widodo sebagai perwakilan dari partainya untuk menjadi calon presiden.
Terlepas dari trik dan intrik dalam partai ketika mencalonkan presiden, namun yang muncul ke permukaan, terutama di media sosial, kebanyakan dalam mensosialisasikan calon presiden pilihan mereka dengan perbandingan menjatuhkan calon presiden lainnya. Miris dan ironis bila membaca deretan kata-kata tersebut yang jauh panggang dari api dalam nilai pendidikan etika politik. Ada hujatan, cemoohan, olok-olok, dan sebagainya di antara para pendukung Capres.
Setiap calon presiden menampilkan personal branding masing-masing untuk meraih suara rakyat. Namun di antara para calon presiden itu, sudahkah memiliki kekuatan nama sebagai merk yang mampu mendapatkan suara banyak dalam pemilihan presiden? Apalagi bila melihat hasil quick count dari pemilihan umum yang tidak ada satu partai pun mendapatkan suara lebih dari 30%. Ada apa dengan nama capres yang sudah diusung partai tersebut sehingga tidak mampu mendongkrak suara partai pada Pemilu legislatif?
Ketika nama calon presiden menjadi suatu merek, maka di sana akan dilihat kekuatan atas nama tersebut (brand equity). Brand Equity adalah kekuatan suatu brand yang dapat menambah atau mengurangi nilai dari brand itu sendiri yang dapat diketahui dari respon konsumen terhadap barang atau jasa yang dijual. Soehadi (2005) mengindikasikan tujuh indikator dalam kekuatan suatu merek (brand equity), yaitu: 1) Leadership, kemampuan untuk memengaruhi pasar, baik harga maupun atribut non harga. 2) Stability, kemampuan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. 3) Market, kekuatan merek untuk meningkatkan kinerja toko atau distributor. 4) Internationality, kemampuan merek untuk keluar dari area geografisnya atau masuk ke negara atau daerah lain. 5) Trend, merek menjadi semakin penting dalam industri. 6) Support, besarnya dana yang dikeluarkan untuk mengomunikasikan merek. 7) Protection, merek tersebut mempunyai legalitas (p. 147).
Bila tujuh indikator brand equity ini dikaitkan pada nama calon presiden, melihat hasil quick count Pemilu kemarin, maka ada indikasi, pertama, calon presiden belum mampu memengaruhi masyarakat dalam membantu kepemilihan legislatif di partainya atau meningkatkan hasil kepemilihan partainya. Kedua, loyalitas yang mendukung dirinya menjadi Capres, ternyata tidak mendukung kendaraannya atau partai yang mengusungnya dalam pemilihan legislatif, padahal partai ini penting sebagai kendaraan orang tersebut menjadi capres. Ketiga, dengan minimnya hasil keterpilihan pada tiap-tiap partai, maka terlihat bahwa para capres tidak mampu untuk meningkatkan hasil keterpilihan partai. Keempat, kemampuan nama Capres ternyata kurang memengaruhi golput untuk memilih partainya atau simpatisan partai lain untuk memilih partai tersebut.
Kelima, Capres yang dicalonkan ternyata bukanlah seseorang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dalam mensejahterakan rakyat atau perannya di masyarakat Indonesia ini biasa aja tidak memberi perubahan lebih baik yang signifikan, ini dapat dilihat dari rekam jejak Capres tersebut. Keenam, dana. Apakah partai memiliki dana yang banyak untuk mempromosikan capresnya. Di sini cenderung membutuhkan para pendonor dana kampanye yang besar, namun bila tanpa batasan donatur atau transparansi donor kampanye, itu malah akan memberi peluang uang balas jasa ketika orang tersebut menjadi presiden. Dan ketujuh, para capres sendiri harus memiliki legalitas yang kuat untuk menjadi presiden, termasuk memenuhi syarat dalam keterpilihannya dalam pencalonan presiden.
Dengan demikian, Capres dan tim sukses harus mengevaluasi atas strategi komunikasi yang selama ini mereka lakukan. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menjual merek atau nama calon presiden agar menjual dan menang dalam pemilihan umum presiden.
Ketika melihat perdebatan mengenai berbagai kriteria presiden, saya hanya bisa membaca dan melihat. Ada yang bilang salah seorang presiden banyak melakukan pencitraan atau dia hanya boneka, saya hanya membaca dan melihat berita. Tidak lebih dari posisi penilaian. Kalau toh orang tersebut ada yang bilang pencitraan atau boneka, saya tidak tahu niat di balik orang tersebut. Hanya Allah dan orang tersebut yang tahu akan isi hatinya. Begitu pula dengan orang yang memiliki masa lalu dengan cap buruk, saya tidak bisa memberi penilaian. Karena saya juga memiliki banyak kesalahan dan dosa, boro-boro menghitung salah orang lain, dosa saya juga banyak. Bukankah ada kisah rahib yang membunuh 100 orang dan dikabarkan masuk surga? Bukankah ada pelacur yang dikabarkan masuk surga karena menolong seekor anjing yg kehausan? Dan bukankah ada seorang ahli ibadah yang masuk neraka karena mengurung kucing? Kisah itu menunjukkan bahwa pada dasarnya segala perbuatan itu tergantung niat. Rasulullah jelas-jelas sudah memberi tahu bahwa segala amal perbuatan itu tergantung niatnya. Apakah ketika hijrah itu dia pergi karena Allah, harta, atau istri? Begitu pula dengan pencalonan presiden ini, apakah dia nyalon presiden karena Allah, kekuasaan, harta, kepuasan, dan sebagainya. Sudah jelas, sebagai patokan dasar dari semua perbuatan adalah niat. Salah seorang teman pernah bilang, “Luruskan hati.”

Walau demikian, terlepas ketika tersiar kabar seseorang menjadi capres, entah itu dengan pencitraan atau bukan, melanggar HAM atau bukan, tetapi mengamati kiprah para calon presiden sangat penting sebagai pengenalan atau mengetahui atas orang yang nanti akan kita pilih dan menjadi pemimpin kita. Dan dalam memilih pemimpin, hendaknya kita memilih presiden dengan arif dan hati nurani.

Advertisements